Menu
Sebagai pembeli batubara mentah kita wajib bayar pph 22 Jadi kita bayar kepada penjual berupa nilai trx ditambah dengan pph 22 lalu kita menerima bukti potong menurut saya rekan bayarnya setelah memotong 1 5% dari pembayaran 1 5% uang mereka tersebut rekan ganti dengan memberikan bukti pungut Sedangkan sebagai penjual batubara
Get Price
Untuk tarif PPh pasal 22 atas Pembelian batubara mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebesar 1 5% dari harga pembeliaan tidak termasuk PPN Dan tarif PPh pasal 22 atas Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri 0 45% dari harga jual emas batangan
Get Price
1 Pahami Pungutan dan Tarif PPh Pasal 22 untuk Bisnis Ekspor Impor Termasuk Untuk Produk Batubara Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 Ekspor Impor dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan tarif 1 5% satu koma lima persen dari harga pembelian
Get Price
Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK LAPORAN ISBN 987 602 50032 1 9 Tim Penyusun Agung Budiono Rizky Ananda Wulan Sapta Rini Editor Maryati Abdullah Desain Layout Agus Wiyono Laporan ini disusun dan diterbitkan oleh Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif ] bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
Get Price
Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dua pertanyaan Pertama bagaimana kerangka hukum mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dan apa masalah masalah
Get Price
Oct 10 20215 IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pemrosesan Dan Pemurnian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pemrosesan dan/atau Pemurnian IUP OPK Pemrosesan dan Pemurnian ialah izin usaha yang diberi untuk beli mengusung memproses dan memurnikan terhitung jual komoditas tambang mineral atau batubara hasil pemrosesannya
Get Price
1 day agoNamun pengaduan masyarakat kian meningkat sehingga perlu perumusan acuan standar dan regulasi dalam penyelesaian permasalahan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya komoditas batubara Hal ini merupakan bagian upaya sinergi pemerintah dan badan usaha agar dapat meminimalkan potensi dan dampak permasalahan lahan seperti terganggunya kegiatan operasional pertambangan batubara hingga ke
Get Price
Izin Usaha Pertambangan/IUP diperuntukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan untuk aktivitas/tender yang membutuhkan satu surat izin IUP untuk setiap jenis batubara atau logam untuk setiap perusahaan Izin IUP diatur oleh Menteri Energi dan Mineral Umumnya IUP memiliki masa eksplorasi selama 7 tahun dan produksi selama 20
Get Price
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk perizinan keg Pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 5 Pertimbangan teknis oleh Kepala Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi Persyaratan Administrasi 1 Surat Permohonan 2 Izin Usaha atau Perjanjian di sektor Non
Get Price
Jan 6 2022Kebijakan ini terkait dengan larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ESDM melalui Surat Nomor B 1605/MB 05//2024 31 Desember 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Untuk Kelistrikan Umum Surat 1605/2024
Get Price
Apr 21 2022Lebih lanjut Industri Pertambangan Batubara yang diharuskan memenuhi ketentuan PP Nomor 15 Tahun 2024 adalah setiap industri pemegang izin di bidang Usaha Pertambangan berupa IUP IUPK IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh berdasarkan PKP2B dimaksud dan PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh sesuai
Get Price
BATUBARA KETENTUAN LAIN SANKSI PERMENDAG NO 39/M DAG/PER/7/2024 Jo No 49/M DAG/PER/8/2024 a Terhadap analisa kualitatif kuantitatif yang dilakukan Surveyor sewaktu waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri ESDM b ET Batubara dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk
Get Price
Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pasal 40 ayat 3 Pasal 48 Pasal 67 ayat 1 Pasal 74 ayat 1 atau
Get Price
Mar 12 2021Presiden Joko Widodo menandatangani aturan turunan UU Cipta Kerja omnibus law PP No 22/2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam peraturan ini limbah debu batubara fly ash dan botton ash FABA tak masuk lagi ketegori limbah bahan berbahaya dan beracun B3 Berbagai kalangan masyarakat sipil pun protes atas aturan turunan soal […]
Get Price
Jan 31 2022Ekspor Batubara Kembali Dibuka Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batubara periode 1 hingga 31 Januari 2024 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B Langkah ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan
Get Price
salinan Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara IUPK Operasi Produksi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian KK
Get Price
Melakukan pembelian atas batubara dari pihak lain Sesuai ketentuan dalam Pasal 105 ayat 1 Undang Undang No 4 Tahun 2024 tentang Mineral dan Batubara UU 04/09 39 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP 23/10 tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli
Get Price
Nov 11 2022Berkaitan dengan cadangan batubara global Indonesia saat ini menempati peringkat ke 9 dengan sekitar persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah sub bituminous yang
Get Price
Apr 1 2022Adapun untuk tahun ini kebutuhan batubara untuk PLN diperkirakan mencapai 127 juta ton smelter sebesar 23 juta ton pupuk sebesar 1 4 juta ton dan semen sebesar 9 juta ton Source APBI ICMA 2024 PRODUSEN PUPUK SIAPKAN DIRI MENYAMBUT KEBIJAKAN BATUBARA DMO SEHARGA US$ 90 PER TON
Get Price
Jan 21 2022Klasifikasi izin usaha baru ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP 5/2024 yang menyatakan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan tertentu diputuskan berdasarkan tingkat risiko Berdasarkan PP 5/2024 pertambangan mineral dan batubara diklasifikasikan sebagai kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan NIB dan izin
Get Price
Feb 8 2022Awal tahun 2024 ini ada dua momen terkait perizinan tambang mineral dan batubara Pertama soal cabut ribuan izin usaha minerba dan kedua mengenai perpanjangan izin sebagian pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B Ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Get Price
Bimbingan teknis pelayanan usaha mineral 23 September 2024 Strategi kementerian esdm untuk menguran 20 September 2024 Bimbingan teknis pelayanan usaha mineral 02 September 2024 Pertemuan direksi perusahaan pertambanga 26 Agustus 2024 Dirjen minerba buka metconnex 2024 10 Agustus 2024
Get Price
KBLI Jenis izin Minerba KBLI JENIS IZIN MINERBA
Get Price
Oct 31 2021Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah diganti dengan Izin Usaha Industri dan perizinan smelter yang tidak terintegrasi dengan penambangan diberikan dengan IUI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA PASCA TAMBANG
Get Price
Mar 25 2021Yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus Pasal 76 UU No 4 Tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba menyatakan bahwa IUPK terdiri atas dua tahap a IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan b
Get Price
Badan geologi lanjutnya hanya menambah kualitas level data apabila diperlukan atas usulan ditjen minerba untuk kepentingan rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan WIUP Adapun persebaran cadangan dan sumber daya batu bara paling besar yakni 64 5% berada di Kalimantan lalu Sumatera sebesar 35 3% Sulawesi 0 03% Jawa 0 03% Papua dan Maluku 0 08%
Get Price
Feb 14 2022Secara definitif Izin Pengangkutan dan Penjualan menjadi definisi baru dalam rezim UU 3/2024 yang pada prinsipnya mengatur bahwa Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara
Get Price
Izin Batubara Rabu 27 Mei 2024 Perbedaan dan Pengertian PIRT MD ML dan SP ML adalah izin untuk industri besar dan bersifat impor Produk makanan dan minuman yang diimpor masuk ke Indonesia pasti memiliki kode ML Misalnya produk produk Nestle baik yang diimpor langsung ataupun dikemas ulang di Indonesia
Get Price
Dec 23 2020Stockpile Batubara adalah tempat penumpukan atau bahan yang ditumpuk untuk diambil diolah dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian Stockpile berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses sebagai persediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang Stockpile j uga berfungsi sebagai proses homogenisasi dan atau pencampuran batubara untuk menyiapkan
Get Price
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh berdasarkan UU No 4 Tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif WIUP khususnya untuk
Get Price